[Opini Kader] Setya Novanto dalam Pusaran Kasus Korupsi di Indonesia

Setya Novanto dalam Pusaran Kasus Korupsi di Indonesia

IMMawan Muhammad Saiful Aziz

Ketua Bidang Hikmah

Sebagaimana sering kita dengar pada pemberitaan di media, Setya Novanto Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) dan juga Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) cukup menjadi buah bibir masyarakat. Hal ini mengingat begitu panjang rekam jejak yang cukup kontoversial dalam dinamika perpolitikan di Indonesia, mulai dari pelaporan kepada pengadilan atas meme yang menyerangnya, kontoroversi pertemuan dirinya dengan Donald Trump di saat kampanye Donald Trump saat menjadi Calon Presiden Amerika Serikat, pengunduran diri dari jabatan Ketua DPR RI karena kasus yang menyerangnya dan pada akhirnya kembali lagi menjabat, beredarnya rekaman pembicaraan saat menggelar pertemuan dengan pengusaha minyak M. Riza Chalid serta Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Ma’roef Sjamsoeddin terkait perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia, dan tentunya banyaknya kasus korupsi yang menjerat dirinya. Namun yang menarik Setya Novanto selalu mampu lolos dari jeratan kasus yang membelitnya. Hal ini membuat dirinya dijuluki The Untouchable.

Setya Novanto dan Rekam Jejak Kasus Korupsi

 

Di balik jabatannya sebagai Ketua DPR RI, Setya Novanto dihebohkan dengan berbagai kasus korupsi yang total kerugian negaranya pun cukup fantastis. Namun fantastisnya, dirinya selalu lolos dari berbagai jebakan maut yang menghadangnya.

Sumber: www.katadata.co.id

Berikut rekam jejak kasus yang pernah dan sedang membelit Setya Novanto:

  • Cassie Bank Bali (1999)

Pada perkara ini, Setya Novanto berperan mengalihkan hak piutang (cassie) Bank Bali kepada Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI). Kasus ini terkuak setelah Bank Bali mentransfer uang senilai Rp 500 miliar kepada PT Era Giat Prima, perusahaan milik Setya bersama rekannya Djoko S. Tjandra dan Cahyadi Kumala.

Akibat kasus ini negara dirugikan Rp 904,64 miliar. Kasus berhenti bersamaan dengan terbitnya surat perintah penghentian penyidikan (SP3) dari kejaksaan pada 18 Juni 2003.

  • Kasus Penyelundupan Beras Vietnam (2003)

Setya Novanto bersama rekannya di Partai Golkar, Idrus Marham, dengan sengaja memindahkan 60 ribu ton beras dari gudang pabean ke gudang nonpabean. Padahal bea masuk dan pajak seluruh beras yang diimpor oleh Induk Koperasi Unit Desa (INKUD) itu belumlah dibayarkan. Kecurangan ini berakibat pada kerugian negara sebesar Rp 122,5 miliar. Setya Novanto hanya diperiksa sebanyak satu kali yakni pada 27 Juli 2006.

  • Penyelundupan Limbah Beracun di Pulau Galang, Kepulauan Riau (2006)

Pada tahun 2006 lebih dari 1000 ton limbah beracun mendarat di Pulau Galang. Limbah yang disamarkan sebagai pupuk organik itu mengandung tiga zat radio aktif berbahaya, yakni: Thorium 228, Radium 226, dan Radium 228.

Setnov diketahui sebagai orang dibelakang skandal penyelundupan itu. Ia merupakan pemilik PT Asia Pasific Eco Lestari (APEL), perusahaan pengimpor limbah-limbah berbahaya asal Singapura tersebut.

  • Korupsi PON Riau 2012 (2012)

Kala itu, Muhammad Nazarudin, mantan bendahara Partai Demokrat, menyebut Setnov terlibat dalam korupsi pembangunan lapangan tembak Pon Riau 2012. Setnov disebut mengatur aliran dana ke anggota Komisi Olahraga DPR. Dana ini digunakan untuk memuluskan pencairan APBN.

Setnov hanya diperiksa sebatas saksi dengan tersangka utama mantan Gubernur Riau, Rusli Zainal. Ia membantah semua tuduhan dan berhasil melenggang keluar dari pusaran kasus. (https://kumparan.com/tio/5-kasus-hukum-yang-pernah-menjerat-setya-novanto diakses pada 19 November 2017 20.00 WIB)

  • Kasus Suap Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) (2014)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Setya Novanto atas dugaan keterlibatannya dalam kasus korupsi yang menyeret pula hakim konstitusi Akil Mochtar. Setya yang kala diperiksa adalah Bendahara Umum Golkar itu diperiksa KPK pada awal 2014 sebagai saksi untuk mantan Ketua MK, Akil Mochtar. Ia diperiksa sebagai saksi dalam dugaan suap, gratifikasi, dan pencucian uang terkait sengketa pemilihan kepala daerah di MK. (https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170714142227-12-227928/setya-novanto-papa-minta-saham-hingga-tersangka-e-ktp/ diakses pada 19 November 2017 20.14 WIB).

  • Papa Minta Saham (2015)

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said melaporkan Setya Novanto ke Majelis Kehormatan Dewan (MKD) DPR. Ia dituduh telah mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk meminta imbalan saham guna memuluskan perpanjangan kontral PT Freeport Indonesia. (https://kumparan.com/tio/5-kasus-hukum-yang-pernah-menjerat-setya-novanto diakses pada 19 November 2017 20.00 WIB)

  • Korupsi E-KTP (2017)

Pada 17 Juli 2017, KPK menetapkan Setya Novanto menjadi tersangka Kasus Korupsi KTP Elektronik atau E-KTP. Dalam proses beberapa kali pemanggilan, Setya Novanto sempat mengaku sakit dan dirawat di Rumah Sakit Premier Jatinegara. Sakit yang dialami oleh Setya Novanto cukup kontroversial mengingat dilansir terdapat beberapa kejanggalan yang terjadi. Setya Novanto melalui kuasa hukumnya mengajukan pra peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam sidang yang dipimpin oleh hakim tunggal Cepi Iskandar, hakim mengabulkan permohonan pra peradilan Setya Novanto dan akhirnya status tersangka Setya Novanto pun batal.

Pada 31 Oktober 2017, KPK akhirnya menerbitkan kembali surat perintah penyidikan dan menetapkan kembali Setya Novanto sebagai tersangka kasus korupsi E-KTP. Dalam berjalan kasusnya pun cukup menuai banyak pro kontra. Saat dipanggil untuk memberikan kesaksian, Setya Novanto justru tidak hadir dan memilih menghadiri pembukaan masa sidang DPR. Tidak beberapa lama setelah itu, KPK akhirnya menjemput paksa Setya Novanto di kediamannya. Namun Setya Novanto justru tidak dapat ditemui dan akhirnya terjadi kecelakaan. Dalam kecelakaan yang dialami pun cukup kontroversial karena masyarakat menilai terdapat beberapa kejanggalan yang terjadi. Pihak Setya Novanto pun mengirimkan surat kepada KPK melalui Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR bahwa pemanggilan kepada dirinya harus mengantongi izin dari Presiden Joko Widodo sesuai dengan amar Putusan MK Nomor 76/PUU-XII/2014 tanggal 22 September 2015, poin 1 dan 2 atau 2.1., 2.2 dan 2.3. Selanjutnya juga ditegaskan berdasarkan Putusan MK tersebut maka wajib hukumnya setiap penyidik yang akan memanggil anggota DPR RI harus mendapat persetujuan tertulis dari Presiden terlebih dahulu.

Dukungan untuk KPK

            Melihat kasus yang sedang terjadi oleh Setya Novanto, maka secara moral tentu tidak dapat dibenarkan. Bagaimanapun sebagai seorang Ketua DPR, Setya Novanto harus menjadi suri tauladan yang baik bagi segenap masyarakat. Setya Novanto sudah selayaknya untuk memenuhi proses hukum yang sedang berjalan sebagai warga negara. Menyangkut pada Setya Novanto yang mengatakan bahwa KPK harus mendapatkan izin dari Presiden apabila akan memeriksa dirinya, Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menilai Ketua DPR RI Setya Novanto melakukan blunder. Sebab, pada Pasal 245 Ayat (3) huruf c disebutkan bahwa ketentuan pada Ayat (1) tidak berlaku terhadap anggota DPR yang disangka melakukan tindak pidana khusus. “Korupsi adalah tindak pidana khusus bahkan dilabeli sebagai extra ordinary crime. Jadi tidak ada alasan bagi Ketua DPR untuk mangkir dari pemeriksaan KPK”. Selanjutnya Refly mengatakan bahwa seharusnya Setya Novanto tetap memenuhi panggilan. Sebab, seorang pejabat publik seperti Ketua DPR diharapkan dapat memberikan contoh yang baik bagi publik. Dengan kejadian ini, Refly menilai publik justru diberikan tontonan yang membuat semua orang tertawa melalui rangkaian kejadian sepanjang proses hukum Novanto  (http://nasional.kompas.com/read/2017/11/07/10392301/benarkah-kpk-butuh-izin-presiden-untuk-periksa-setya-novanto?page=all diakses pada 19 November 2017 22.36 WIB).

Saat tulisan ini dibuat, KPK pada akhirnya telah berhasil memindahkan Setya Novanto setelah segala hambatan yang dialami oleh KPK dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) ke Rumah Tahanan (Rutan) KPK untuk proses lebih lanjut (http://nasional.kompas.com/read/2017/11/19/23323711/pindah-dari-rs-ke-rutan-kpk-novanto-pakai-kursi-roda diakses pada 20 November 2017 00.03 WIB). Apresiasi setinggi-tingginya penulis berikan kepada KPK yang telah mampu bertindak dengan cukup responsif terhadap kasus ini. Semoga dalam perjalanan penyelesaian kasusnya, mampu diselesaikan oleh KPK tanpa dapat dihambat oleh oknum-oknum tertentu. Atas nama pemberantasan korupsi di Indonesia, rakyat bersama KPK!

Billahi fii sabilil haq

Fastabiqul khairat

 

Sumber:

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170714142227-12-227928/setya-novanto-papa-minta-saham-hingga-tersangka-e-ktp/ (diakses pada 19 November 2017 20.14 WIB)

https://katadata.co.id/infografik/2017/07/18/jejak-kontroversi-setya-novanto (diakses pada 19 November 2017 19.50 WIB)

https://kumparan.com/tio/5-kasus-hukum-yang-pernah-menjerat-setya-novanto (diakses pada 19 November 2017 20.00 WIB)

http://nasional.kompas.com/read/2017/11/07/10392301/benarkah-kpk-butuh-izin-presiden-untuk-periksa-setya-novanto?page=all (diakses pada 19 November 2017 22.36 WIB)

http://nasional.kompas.com/read/2017/11/19/23323711/pindah-dari-rs-ke-rutan-kpk-novanto-pakai-kursi-roda (diakses pada 20 November 2017 00.03 WIB)

[Opini Kader] Rohingya: Konflik, Kepentingan, dan Identitas

Rohingya: Konflik, Kepentingan, dan Identitas

Oleh: IMMawan Item

Ketika kita tengah tinggal dan terlelap dengan nyenyak diatas kasur, disisi lain ada ribuan orang tengah bingung dan terombang ambing tanpa tanah untuk ditinggali. Seperti yang kita ketahui bersama, beberapa waktu terakhir ini mendadak kita diceritakan tentang kisah-kisah sedih dari warga Rohingya yang tengah mencari perlindungan atas penyerangan pemerintahan Myanmar. Warga Rohingya berkisah bila mereka diusir dari Rakhine daerah yang telah lama menjadi wilayah bermukim mereka. Namun di sudut pandang lain, pemerintah dan warga Myanmar berteriak bila Rohingya bukanlah bagian dari Negara Myanmar dan memang pantas untuk segera pergi dari tanah tersebut. Lalu sebenarnya cerita versi siapakah yang harus kita percaya, karena pada kenyataannya kita sama sekali bukan bagian salah satu pihak dari mereka semua.

Berbicara tentang konflik, yang kita perlu lihat dahulu adalah latar belakang masalah yang sebenarnya terjadi dan sejarah kenapa konflik tersebut sampai terjadi. Sejarah Rohingya sendiri sebenarnya pun memiliki banyak versi, namun yang paling banyak menyebutkan bila Rohingya adalah etnis yang telah lama menempati dan diberikan hak otonomi sendiri di daerah Myanmar Barat hingga India Timur sejak jaman kerajaan Islam dan koloni Inggris dahulu. Namun setelah Burma merdeka pada Januari 1948, ketegangan antara pemerintah dengan Muslim Rohingya berlanjut dengan gerakan politik dan bersenjata yang memaksa ratusan ribu warga etnis Rohingya mengungsi ke India dan Pakistan.

Ketegangan antara warga Rohingya masih terus berlanjut hingga sekarang. Merujuk berdasarkan sumber yang ada, periode 1962, 1978 dan 1982 adalah masa dimana pemerintah Myanmar menuntut warga Rohingya untuk meninggalkan Rakhine dan akhirnya mereka lari mengungsi ke negara-negara di sekitarnya seperti India, Pakistan, dan beberapa negara ASEAN lain. Hingga pada periode antara 1992 hingga 1997, yang melalui perjanjian repatriasi sekitar 230 ribu masyarakat Rohingya kembali ke Rakhine. Kembalinya Rohingya tidak membuat keadaan menjadi damai. Selepas mereka kembali, pemerintah tetap tidak menganggap warga Rohingya sebagai bagian dari Myanmar. Hak-hak dasar sebagai warga negara seperti pendidikan dan kesehatan, juga hak-hak lainnya pun tidak pernah mereka dapatkan dari pemerintahan Myanmar. Kemudian pada tahun 2012 hingga sekarang konflik di tanah Rakhine kembali memanas, kali ini konflik tidak hanya pada pengusiran saja namun berkembang dengan isu agama, pembantaian, pemerkosaan, dan pembakaran tempat tinggal yang ada di daerah Rakhine yang mayoritas korbannya adalah warga Rohingya.

Memang sangat menyedihkan apabila kita melihat konflik yang terjadi. Namun nampaknya konflik ini tidak terjadi murni karena warga Rohingya dianggap teroris yang memberontak saja. Tirto.id menceritakan apabila konflik Rohingya adalah isu yang digulirkan untuk menutupi tentang rencana pemerintah yang ingin membuka keran investasi bagi negara asing di Myanmar. Sejak ditemukannya sumber cadangan energi yang besar di Rakhine pada tahun 2004, banyak sekali negara-negara yang tertarik untuk menancapkan kukunya di Myanmar. Sejauh ini negara yang paling berhasrat untuk itu adalah China. Mengutip dari sputnik.news, menurut Dmitry Egorchenkov, wakil direktur I Institute for Strategic Studies and Prognosis pada the Peoples’ Friendship University of Russia, ini bukanlah sebuah hal yang kebetulan. Meskipun ada penyebab internal tertentu di balik krisis Rohingya, hal itu juga dapat didorong oleh para pemain eksternal, terutama, Amerika Serikat dan negara adidaya lainnya. Pembukaan Rakhine sebagai sumber ekonomi makin menjadi dengan ditandai oleh dibukanya beberapa sumur yang dikelola oleh perusahaan asing dan lokal. Sumur terbesar bernama Shwe Gas, yang dioperasikan oleh perusahaan India dan Korea Selatan. Sementara perusahaan China, Malaysia, Australia, Inggris, dan Amerika Serikat ikut berbagi petak menggali minyak dan gas di tanah tersebut. Tidak itu saja pembangunan pipa minyak dan gas yang digagas oleh China dan pemerintah Myanmar pada tahun 2009 mengalami masalah yang membuat Militer Myanmar turun tangan. Arakan Oil Watch seperti yang dikutip dari kumparan.com mengungkapkan, guna memastikan kelancaran jalannya pembangunan pipa, pendekatan otoriter dilancarkan. Myanmar mengerahkan 16 batalion tentara guna menggeser teritori yang dilewati oleh proyek pipa sepanjang 2.380 kilometer dari lepas pantai Kyaupyu, Rakhine, menuju wilayah China. Selain pembangunan yang menggunakan sistem kerja paksa, pemerintah Myanmar pun mulai serampangan terhadap segala hal yang menghalangi proyek migasnya di Rakhine. Sebenarnya apabila melihat di lapangan tidak hanya Rohingya saja, masyarakat Rakhine sendiri sudah melakukan segala jenis perlawanan terhadap proses pembangunan proyek yang semena-mena sejak tahun 2007. Sayangnya, perlawanan mereka disikat habis oleh militer Myanmar yang berkuasa kala itu.

Sepintas, konflik 2012 adalah konflik berbau identitas keagamaan. Di luar benar atau tidaknya peristiwa pemicu konflik, DR Nafeez Ahmed dari Institute for Policy Research and Development memiliki pandangan lain.  Lewat esai yang terbit di The Guardian, Ahmed menyebutkan bahwa seluruh masyarakat Rakhine pada saat itu adalah kelompok-kelompok yang termarjinalkan dari proyek mewah yang sedang digenjot pemerintah. Mereka saling memendam dengki dan prasangka karena takut akan bagian proyek migas di daerahnya itu direbut.

Kemudian hubungan antara Muslim Rohingya dan Buddha Rakhine dimasukkan ke medan konflik selanjutnya. Perbedaan antara keduanya terus dipanggang. Kisah-kisah perselisihan sejak dari jaman Perang Dunia II, permaslahan akar kewarganegaraan, hingga agama, terus dikipas kencang dan kemudian dimasukan kedalam sekam untuk menjadi api kebencian.

Lalu kita perlu bertanya, apakah guna dan identitas kewarganegaraan untuk setiap individu merdeka yang ada di dunia ini. Secara kemanusiaan mereka sebenarnya boleh untuk tinggal di wilayah manapun. Namun sistem negara kembali menjadikannya kaku untuk itu. Melihat kasus konflik Rohingya ini, secara etnis masyarakat Myanmar berpendapat bila mereka lebih cocok untuk tinggal di Pakistan atau India, namun India dan Pakistan sendiri tidak bersedia untuk menampung masyarakat Rohingya karena menganggap Rohingya adalah masyarakat Myanmar secara sah. Hal yang sama pun dilakukan negara-negara yang memberikan perhatian lebih pada mereka. Seperti Malaysia dan Indonesia sendiri contohnya yang belum ada rencana sama sekali untuk menerima dan menampung warga Rohingya untuk dapat tinggal dan hidup di wilayahnya. Konsep kewarganegaraan yang berbeda tiap negara dan tidak jelas ini yang akhirnya menjadi pembatas dan penghakiman sebuah etnis karena dianggap berbeda, terlebih memang karena ketidakjelasan indikator apa yang membuat seorang manusia diakui dan dapat diterima menjadi seorang warga negara yang sah. Mungkin kita sendiri sebenarnya juga sama, bila kembali dilihat garis keturunannya mungkin kita bukanlah seorang bangsa Indonesia atau yang biasa disebut oleh kelompok intoleran kaum Pribumi yang Murni seperti apa yang dipermasalahkan pemerintah dan masyarakat Myanmar pada masyarakat Rohingya.

Pada akhirnya kita memang tidak bisa lagi berbicara konflik Rohingya sebagai konflik identitas semata, jauh lebih dari itu konflik Rohingya adalah konflik yang penuh dengan kepentingan dan bumbu-bumbu yang beragam. Apapun cerita yang dikisahkan, baik tentang fanatisme agama yang paling benar, chauvinisme yang tak ingin dikalahkan, atau kepentingan proyek-proyek perputaran bisnis mulai dari jual beli senjata, hingga proyek migas bernilai miliaran dollar. Kita sebenarnya hanya perlu melihat konflik Rohingya sebagai manusia yang ingin memanusiakan manusia. Sebab pada konflik ini masyarakat Rohingya hanyalah korban atas kepentingan segelintir manusia yang menumbalkan nilai kemanusiaan.

 

Sumber:

https://tirto.id/konflik-agama-jadi-dalih-kasus-perebutan-lahan-di-myanmar-cv3c#

Pernyataan Sikap Penetapan Perppu Nomor 27 Tahun 2017 oleh Pemerintah Pusat

Ditetapkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) oleh Pemerintah cukup menyita perhatian dari banyak pihak terutama ormas-ormas yang ada di Indonesia. Namun keresahan muncul saat pemerintah belum mampu memberikan penjelasan secara komprehensif kegentingan yang memaksa atas ditetapkannya Perppu ini. Masyarakat terus mendesak Pemerintah agar segera memberikan penjelasan secara jelas menerbitkan Perppu karena Perppu ini diasumsikan dapat mengancam demokrasi dengan proses yang dianggap tirani dan sebuah bentuk dari kemunduran demokrasi. Perppu ormas ini dianggap memberikan kewenangan subjektif kepada Pemerintah karena dapat membubarkan ormas tanpa melalui proses pengadilan. Hal ini tentu sangat berbahaya bagi demokrasi kita.

Di sisi lain, Perppu ormas merupakan respon Pemerintah atas berbagai isu politik dan agama yang kini tengah ramai dibicarakan. Hal ini disinyalir akan menimbulkan perpecahan dan gangguan terhadap stabilitas nasional (separatisme dan radikalisme). Menurut Perppu ini, ormas dilarang menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan nama, lambang, bendera, atau atribut lembaga pemerintahan, menggunakan dengan tanpa izin nama, lambang, bendera negara lain atau lembaga/badan internasional menjadi nama, lambang, atau bendera ormas, dan/atau menggunakan nama, lambang, bendera atau tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau secara keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar ormas lain atau partai politik. Selain itu ormas dilarang melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras atau golongan, melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia, melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial, dan melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian jika diketahui ada ormas yang melanggar perppu tersebut akan dikenakan sanksi administratif atau sanksi pidana.

Dalam pemerintah menetapkan Perppu, disyaratkan terdapat suatu kondisi tertentu yang mendesak pemerintah untuk menerbitkan sebuah Perppu.  Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang berbunyi “Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.”. Selanjutnya dalam Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009, disebutkan terdapat tiga parameter kegentingan memaksa yang disyaratkan untuk diterbitkannya sebuah Perppu, yakni:

  1. Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang;
  2. Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai;
  3. Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan;

Apabila kita melihat parameter-parameter yang ditetapkan tersebut, kita dapat menilai bahwa tidak ada kegentingan memaksa yang mengharuskan Pemerintah untuk menerbitkan Perppu No.  2 tahun 2017. UU Nomor 17 Tahun 2013 dinilai sudah cukup komprehensif dalam mengatur segala hal tentang keormasan.

Sebagai organisasi pergerakan mahasiswa, ini merupakan momentum untuk mengetuk kepedulian dan memanggil daya nalar yang jauh lebih kritis serta memberikan respon terhadap situasi yang ada. Kami dengan tegas menentang tindakan-tindakan yang mencederai demokrasi yang dijunjung tinggi di Indonesia. Oleh karena itu, PK IMM FISIPOL UMY  menyatakan sikap:

  1. Menuntut Pemerintah untuk menjelaskan secara terbuka kepada publik terkait urgensi diterbitkannya Perppu Nomor 2 Tahun 2017
  2. Apabila Pemerintah tidak menjelaskan secara terbuka atau tidak ada kegentingan yang memaksa, maka kami mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menolak Perppu Nomor 2 Tahun 2017
  3. PK IMM FISIPOL UMY dengan tegas mengecam segala tindakan yang mencederai demokrasi di Indonesia

Demikian pernyataan sikap dari kami.

 

Sumber:

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5188b1b2dfbd2/syarat-syarat-penetapan-perpu-oleh-presiden

Putusan Mahkamah  Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009

UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan

Pernyataan Sikap Polemik Hak Angket KPK oleh DPR dalam Dinamika Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Beberapa pekan terakhir, polemik pemberian Hak Angket oleh DPR kepada KPK cukup menyita perhatian banyak pihak. Mulai dari elemen aktivis mahasiswa sampai akademisi dan ormas turut ambil bagian untuk merespon masalah ini. DPR berasumsi bahwa tindakan ini bukan untuk melemahkan KPK atau membatasi ruang gerak KPK, akan tetapi sebagai upaya penyelidikan terhadap pelaksanaan kinerja KPK yang selama ini  dianggap menyimpang dan tidak sesuai dengan Undang-Undang. Beberapa dari mereka juga berasumsi bahwa Hak Angket ini merupakan salah satu langkah strategis untuk membenahi kekeliruan yang selama ini dilakukan oleh KPK karena disinyalir kinerjanya selama ini merupakan rekayasa politik yang sarat akan kepentingan.

Pandangan lain yang membela KPK justru mengatakan hal sebaliknya. Pemberian Hak Angket ini tidak murni hanya untuk memperbaiki kinerja KPK, tetapi merupakan cara untuk menutupi berbagai kemungkinan terbongkarnya sejumlah anggota DPR lain yang ternyata diduga ikut bermain dalam kasus korupsi. Hal ini menjadi sangat dimungkinkan karena reputasi DPR yang dekat dengan kasus korupsi. Dibuktikan dengan beberapa penangkapan anggota DPR yang sebelumnya terjerat kasus korupsi. Kecurigaan ini juga semakin mencuat ketika proses pemutusan hak angket dianggap tidak sesuai prosedur dan dinilai terlalu tergesa-gesa. Mereka yang mendukung KPK percaya bahwa ruang gerak KPK tidak boleh dilemahkan demi membongkar dan mencari kebenaran atas kejahatan korupsi yang masih belum terdeteksi hingga saat ini.

Terlepas dari berbagai polemik yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka kita bisa menilai dan menganalisisnya melalui esensi dan daya tawar dari masing-masing pihak, baik KPK ,DPR, ataupun Hak Angket itu sendiri. Pertama mari kita bahas secara formal mengenai Hak Angket. Hak Angket merupakan hak kelembagaan yang dilekatkan pada fungsi DPR. Menurut UU Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MD3 menyebutkan bahwa secara implisit dipahami sebagai dasar dilakukannya penyelidikan terhadap pelaksaan suatu undang-undang dan/ atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hasil akhir dari hak angket ini berbentuk evaluasi pelaksanaan program atau kebijakan maupun terhadap substansi dan/atau pelaksanaan materi undang.undang oleh Pemerintah. Selanjutnya, terkait KPK, KPK merupakan lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. .Posisi KPK yang bersifat independen inilah yang menandakan setidaknya bahwa KPK bukan lembaga pemerintah yang dapat diajukan hak angket.

Selanjutnya, kembali pada polemik yang ada. Stigma negative muncull yaitu KPK terlalu kuat dan absolut karena keberadaannya tidak bisa disentuh oleh pihak manapun. Hal ini menjadi kecemasan mengingat selama ini terdapat sejumlah dugaan kekeliruan yang dilakukan oleh KPK dalam melaksanakan tugasnya. Di antaranya yaitu adanya laporan hasil pemeriksaan BPK terhadap keuangan dan kinerja KPK pada 2006-2016 yang muncul dugaan kesalahan yang dilakukan KPK, di antaranya soal rekrutmen penyidik, pengelolaan, dan pertanggungjawaban keuangan, serta penyadapan.

Terlepas dari KPK, dalam proses perumusan pengajuan hak angket ini pada keputusan yang dihasilkan DPR justru terkesan dipaksakan. Selain itu, pada tubuh DPR juga masih tersemat citra negatif, yaitu masih banyaknya anggota DPR yang terlibat dalam kasus korupsi. Setidaknya kita dapat melihat kekeliruan dari kasus ini sendiri dimana antar pihak tidak ada yang sepenuhnya benar.

Setelah menelaah beberapa fakta dan pembahasan mengenai kasus hak angket kepada KPK, kita menyadari bahwa tidak ada satupun pihak yang mutlak untuk dibenarkan karena kasus ini, justru bisa kita anggap sebagai pertarungan ego sektoral belaka. Oleh karena itu, harus ada jalan tengah yang diambil untuk menyelesaikan konflik yang krusial ini, caranya adalah dengan bersikap netral terhadap kedua belah pihak dan mengembalikan esensi yang murni atas tupoksi baik dari KPK atau DPR itu sendiri sehingga tidak ada lagi konflik saling lemah-melemahkan antar keduanya. Jika kita menyadari bahwa sebenarnya kedua lembaga ini harusnya saling mendukung dan mengupayakan semangat anti korupsi yang baik dan benar. Bersatu padu membangun Indonesia yang bebas dan bersih dari korupsi demi kesejahteraan bangsa dan negara.

Sebagai mahasiswa, polemik ini merupakan momentum untuk mengetuk kepedulian dan memanggil daya nalar yang jauh lebih kritis serta menuntut setidaknya untuk memberikan respon bahwa kita tidak diam. Mahasiswa ada dan berdaya untuk rakyat. Mahasiswa peduli dengan kesejahteraan rakyat dan mengutuk siapapun yang berupaya untuk melakukan tindak kejahatan yang dapat mengganggu stabilitas nasional dan berperilaku menyimpang dari ketentuan yang sudah ditetapkan, termasuk masalah korupsi. Oleh karena itu, PK IMM FISIPOL UMY  menyatakan:

  1. Mendorong KPK untuk meningkatkan pertanggung jawaban kinerjanya terhadap publik
  2. Mendesak DPR RI untuk mencabut Hak Angket terhadap KPK
  3. Mendesak KPK dan DPR RI untuk mengesampingkan ego sektoral dan lebih objektif terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia
  4. IMM FISIPOL UMY mendukung segala upaya pemberantasan korupsi di Indonesia

Demikian pernyataan sikap dari PK IMM FISIPOL UMY.

Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Sebagai Gerakan Sosial

Oleh: Hanapi

Ilmu Pemerintahan (2013)

         Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah adalah sebuah organisasi islam yang didirikan oleh para pemimpin muhammadiyah yang memiliki tujuan untuk mendidik mahasiswa agar menjadi kader muhammadiyah yang siap “menegakkan islam dan menjunjung tinggi agama islam sehingga terwujudnya masyarakat islam yang sebenar-benarnya” yang merupakan tujuan Muhammadiyah, IMM ini didirikan pada tanggal 14 Maret 1964 yang diharapkan menjadi kekuatan yang mampu mencetak pemimpin-pemimpin islam, IMM bukan sekedar organisasi islam tetapi IMM organisasi islam yang memiliki ranah gerak atau fokus pergerakannya terutama fokus dilingkungan mahasiswa, banyak tejadi kesalahapahaman kenapa IMM ini harus lahir bahkan “ada golongan atau sekelompok orang yang mengatakan bahwa IMM lahir untuk mengantikan organisasi islam pada saat itu yang ingin dibubarkan oleh penguasa”, sebenarnya tujuan organisasi IMM ini muncul “bukan untuk menggantikan organisasi islam yang mau dibubarkan ketika itu” tetapi ada beberapa faktor yang menyebabkan IMM muncul atau didirikan baik faktor internal dan faktor eksternal yaitu:[1] Faktor Internal, Pertama, Motivasi idealis yakni motivasi yang muncul untuk mengembangkan ideologi Muhammadiyah dikalangan mahasiswa dengan tujuan untuk mencapai cita-cita Muhammadiyah, Kedua, Motivasi etis yang muncul dikalangan keluarga Muhammadiyah baik dikalangan orang-orang yang peduli dengan Muhammadiyah, Motivasi Etis ini muncul dilandasi oleh Surah Al-Imran Ayat 104 Yang berbunyi yaitu: Hendaklah suatu golongan mengajak pada Amar Makruf dan mencegah Nahi Mungkar”.

         Faktor eksternalnya yaitu: Pertama, Kondisi masyarakat islam pada masa itu mengalami kemunduran yang luar biasa karena islam yang mereka anut banyak terpengaruh oleh berbagai kebudayaan bukan islam yang sesuai dengan Kitab Al-Qur’an dan Sunnah tetapi islam yang sangat jauh dari ajaran inti-intinya, islam yang tidak murni ini berkembang di dalam berbagai golongan masyarakat, dengan berdirinya IMM diharapkan mampu menyebarkan islam yang murni kepada mahasiswa karena masih banyak mahasiswa yang mempraktekkan ibadah islam yang terpengaruhi oleh Bid’ah, Khurafat, Takhayul kalau dalam Muhammadiyah dikenal dengan singkatan TBC (Takhayul, Bid’ah dan Khurafat) penyakit inilah yang menyebabkan masyarakat islam berada dalam keterpurukan baik segi pemikiran dan segi tindakan dalam kehidupan sehari-hari, Kedua, Untuk membantu HMI yang ketika itu mau dibubarkan oleh organisasi PKI yang menyerang HMI dengan mendekati pemerintah agar pemerintah membubarkan HMI dengan permasalahan ideologi yang berbeda, perbedaan ideologi ini sangat mempengaruhi cara perjuangan sehingga organisasi yang ideologinnya kiri berusaha untuk menyerang organisasi islam dengan berdirinya IMM diharapkan agar IMM mampu membantu HMI agar HMI tidak

            dibubarkan bukan untuk menggantikan organisasi HMI yang pada saat itu ingin dibubarkan dan mampu membantu dalam melawan kejahatan PKI.

Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Sebagai Gerakan Sosial

            Gerakan adalah “Perjuangan perubahan untuk menciptakan keadaan baru yang lebih baik dan bermakna”[2], Gerakan akan selalu muncul dalam kehidupan masyarakat sampai kapanpun gerakan akan selalu ada dalam kehidupan berbangsa dan bernegara hal ini disebabkan karena gerakan memiliki fungsi yang sangat penting dalam kehidupan Negara seperti Fungsi untuk melakukan kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah agar kebijakan yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa yang sedang berkuasa tidak bertentangan dengan konstitusi Negara dan tidak merugikan masyarakat, gerakan selalu dipengaruhi oleh zamannya dengan berbagai kemajuan zamanpun gerakan semakin berubah terutama akibat kamajuan teknologi gerakan semakin cepat bahkan tidak bisa terkendali oleh suatu organisasi yang ingin menjatuhkan suatu pergerakan yang dianggap berbahaya, pada masa orde baru ketika rezim otoriter berkuasa dibentuk sebuah lembaga yang bertujuan untuk mengontrol berbagai gerakan atau kekuatan elemen bangsa seperti lembaga Bakin yang bertugas untuk mengawasi masyarakat dan Aktivis yang tidak sejalan dengan pemerintah, Opsus memiliki tugas untuk memperbaiki hubungan dengan Negara Malesyia, menenangkan pendapat masyarakat, dan menjinakkan kekuatan politik, serta yang terakhir bernama Kopkamtib yang memiliki tugas untuk menghadapi PKI yang merupakan gerakan yang radikal dengan haluan ideologi kiri sosialisme dan komunisme, dan menghadapi individu yang kritis dengan pemerintah, tiga lembaga yang dibentuk merupakan langkah-langkah pemerintah orde baru ini untuk mengembangkan Rezim Otoriter dan mengontrol berbagai pergerakan sosial akan tidak menentang pemerintah.[3]

           Gerakan sosial selalu dipengaruhi oleh kondisi sistem politik dalam suatu Negara hal ini disebabkan sistem politik bisa menekan gerakan sosial untuk mematikan maupun berusaha untuk membatasi ruanglingkup suatu gerakan, dalam sistem otoriter gerakan sosial yang dibentuk oleh elemen-elemen bangsa sangat sulit untuk melakukan tugas dan fungsinya karena rezim otoriter tidak menyukai adanya berbagai macam gerakan karena akan membahayakan kekuasaanya sedangkan dalam sistem politik demokrasi gerakan selalu muncul dan ruanglingkupnya tidak bisa dibatasi karena sistem demokrasi memberikan hak kepada masyarakat untuk membentuk organisasi, mengeluarkan pendapat di depan umum dan kebebasan media massa, gerakan lebih leluasa hidup dalam sistem politik demokrasi dibandingkan sistem politik otoriter, kerajaan yang absolut, dan lainnya tetapi tidak menutup kemungkinan secara pasti pada rezim otoriter yang tidak mampu mempertahankan kekuatannya atau kekuasaanya lagi diakibatkan penggunaan kekuasaan yang membuat rakyat kecewa maka gerakan sosial akan mencapai titik puncaknya yakni: dimana gerakan bersatu tanpa mempermasalahkan ideologi lagi demi kepentingan kehidupan yang jauh lebih baik dan untuk perubahan yang penuh kemaslahtan

            maka gerakan akan melakukan perlawanan yang mengakibatkan lengsernya penguasa dan bisa menyebabkan terbunuhnya penguasa yang dzalim dan fasik, misalnya pergerakan yang terjadi untuk menumbangkan rezim otoriter yakni Dinasti Pahlevi di Iran pada tahun 1979 revolusi dilakukan oleh rakyat Iran dengan Imam Ayatullah Khomeni sebagai Pemimpinnya, Gerakan rakyat Prancis untuk menjatuhkan Kekuasaan Raja Louis XIV yang memerintah secara sewenang-wenangnya, Revolusi yang dilakukan rakyat perancis inilah yang membawa meluasnnya HAM (Hak Asasi Manusia) ke seluruh dunia, di indonesia sendiri Gerakan dipelopori oleh para Mahasiswa yang melakukan perlawanan agar rezim otoriter Soeharto turun dari jabatannya pada tahun 1998 yang menyebabkan Soeharto turun dari jabatannya. Gerakan pada titik ekstrimnya akan menyebabkan terjadinya berbagai macam pertumbuhan darah dan korban jiwa tetapi Gerakan yang dilakukan “tidak akan pernah sia-sia” baik dilakukan oleh kalangan Mahasiswa, rakyat, dan lainnya.

            Gerakan yang baik adalah gerakan yang teroganisasi, untuk lebih memahami gerakan yang baik dengan tidak baik maka ada dua jenis/tipe gerakan yaitu:[4] Pertama, Gerakan hanya untuk merespon suatu masalah, gerakan ini tidak mengetahui sebab yang jelas, gerakan ini tidak menggunakan sistem informasi yang baik tetapi respon yang mereka lakukan sangat cepat meskipun cepat juga bubarnya, Kedua, Gerakan yang terorganisir dengan mempertimbangkan kekuatan yang dimiliki dengan menggunakan analisis sosial yang kuat, memiliki tujuan yang jelas, dan strategi yang jelas.

Contoh Gambar. 1.

Kategori Tipe 1 Tipe 2
Bentuk/Sifat Spontan/emosional dan tidak terorganisisr Terencana/kalkulasi dan terorganisir
Tujuan sifat tujuan Mempertahankan dan memperbaiki Mengubah secara mendasar dengan analisis sosial

Sumber: Timur Mahardika, (2000:16)

           Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah termasuk kedalam Gerakan yang terorganisasi yang didirikan dengan tujuan yang jelas untuk kemaslahtan umat, dalam gerakan sosial IMM termasuk sebagai Gerakan sosial dengan berbagai macam kegiatannya termasuk dengan memberikan bantuan kepada masyarakat agar masyarakat merasakan keberadaan para Agent of Change yang sebagai penggerak perubahan bangsa dan Negara ini, Ranah Gerakan sosial IMM sangat luas termasuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah, dan memberikan pemberdayaan masyarakat melalui kader-kadernya yang telah diberikan tugas oleh pimpinannya dalam memberdayakan umat, IMM merupakan organisasi dibawah naungan Muhammadiyah sehingga kegiatan IMM selalu berjalan dengan teratur, perencanaan yang mantap. Kontribusi IMM dalam kehidupan bangsa dan Negara sangat besar dengan memberikan pemberdayaan umat merupakan hal yang sangat jarang dilakukan secara konsisten oleh organisasi lain.

[1] Noor Chozin Agham, 1997, Melacak Sejarah Kelahiran dan Perkembangan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Jakarta, Pers Perkasa. hlm,. 4-26

[2] Timur Mahardika,2000, Gerakan Massa (Mengupayakan Demokrasi dan Keadilan Secara Damai), Yogyakarta, LAPERA Pustaka Utama, hlm,. 8

[3] Syaukani, dkk, 2003, Otonomi Daerah (Dalam Negara Kesatuan), Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm,. 127-129

[4] Op.Cit,. hlm,. 15-16